Pada tanggal 14 April 2025, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, turun langsung untuk menengahi perselisihan antar warga di Cilodong, Depok, yang dipicu oleh penutupan jalan dan kerusakan jembatan. Ketegangan ini melibatkan warga dari dua kelurahan yang berbeda, yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan.

Menurut Chandra, solusi sementara telah disepakati setelah musyawarah yang intens. Jalan yang menjadi sumber konflik akan dibuka, namun dengan pembatasan situasional. Artinya, jalan tersebut akan ditutup pada jam-jam tertentu, dengan kunci dipegang oleh pihak keamanan perumahan. Hal ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak.

Selain masalah akses jalan, Chandra juga mengungkapkan bahwa perumahan yang menjadi bagian dari konflik ini diduga tidak memiliki izin yang lengkap. Ia telah menginstruksikan aparatur Kecamatan Cilodong untuk mencari solusi permanen dan memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pengecekan perizinan secara menyeluruh.

Kerusakan jembatan yang terjadi juga menjadi perhatian. Chandra menyatakan bahwa pihak perumahan bersedia untuk memperbaiki jembatan tersebut, dengan fasilitasi dari Camat setempat. Hal ini diharapkan dapat memulihkan akses bagi warga yang terdampak.

Chandra menambahkan bahwa selama peninjauan lapangan, ia sering menemukan perumahan yang tidak memiliki izin yang sesuai. Ia berjanji akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap perizinan perumahan di seluruh Kota Depok, karena ia menduga bahwa masalah serupa mungkin terjadi di wilayah lain yang belum ia kunjungi.

Jangan-jangan yang saya enggak ke sana (wilayah lain) banyak lagi yang saya enggak tahu, ungkap Chandra, menekankan pentingnya penertiban perizinan perumahan di Kota Depok.

Berikut adalah rangkuman poin-poin penting dari kejadian ini:

IsuSolusi SementaraTindakan Lanjutan
Penutupan JalanDibuka dengan pembatasan jamPengecekan perizinan perumahan
Kerusakan JembatanAkan diperbaiki oleh perumahanFasilitasi oleh Camat
Perizinan PerumahanDiduga tidak lengkapPengecekan menyeluruh oleh dinas terkait

Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum terkait perizinan pembangunan perumahan dan perlunya mediasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik antar warga.