Jakarta, 1 April 2025 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait masalah perumahan. Beliau mengimbau agar masyarakat tidak sungkan untuk melaporkan segala permasalahan yang dihadapi langsung ke Kementerian PKP.

Ara, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa tugas Kementerian PKP tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik rumah. Lebih dari itu, kementerian juga bertanggung jawab untuk menampung dan menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan Ara usai menghadiri acara open house di kediaman Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

Kami membuka layanan pengaduan, ujar Ara kepada awak media. Kami juga menerima aduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ara menambahkan, Presiden secara khusus mengarahkan agar pemerintah mendengarkan setiap keluhan dari masyarakat dan mencari solusi terbaik.

Lebih lanjut, Ara menyoroti pentingnya pengembang perumahan untuk memenuhi janji yang telah diberikan kepada konsumen. Bagaimana pengembang kalau janjinya tidak ada banjir, ya jangan banjir dong, tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan program rumah subsidi khusus untuk tenaga kesehatan (nakes), guru, dan nelayan. Selain itu, alokasi 1.000 unit rumah subsidi juga telah disiapkan untuk para wartawan.

Ara merinci alokasi rumah subsidi untuk berbagai kalangan:

KelompokJumlah Unit
Petani20.000
Nelayan20.000
Buruh20.000
Tenaga Migran20.000
Tenaga Kesehatan (Nakes)30.000
TNI-AD5.000
Kepolisian14.500

Total kuota rumah subsidi yang dialokasikan mencapai 220.000 unit. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau.